Jakarta, Lintasnews5terkini.com — BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat sinergi antar-BUMN untuk mendukung pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), khususnya dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang bersubsidi. Upaya ini dilakukan melalui rapat koordinasi Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, bersama jajaran Direksi PT Pertamina Patra Niaga dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) di Wisma Danantara, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Dony menyampaikan bahwa program KDKMP sejalan dengan visi Presiden untuk menjadikan koperasi sebagai pusat distribusi barang bersubsidi. Dengan demikian, koperasi diharapkan menjadi titik penyaluran berbagai kebutuhan masyarakat, didukung oleh ketersediaan pasokan dan armada distribusi BUMN.
“Visi Presiden itu sentral distribusi untuk setiap yang namanya bersubsidi itu lewat Kopdes. Artinya, data itu akan ada di Kopdes itu nanti,” ujar Dony, mengutip dari akun Instagram resmi BP BUMN.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui kolaborasi Pertamina Patra Niaga dan PIHC dalam memperkuat ekosistem distribusi energi dan pangan melalui jaringan KDKMP. Berbagai kebutuhan, mulai dari LPG, Minyak Kita, hingga pupuk, didorong agar dapat disalurkan secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat di desa dan kelurahan.
“Kita supply karena dampaknya untuk masyarakat benar-benar langsung. Jadi manfaat koperasinya benar-benar nyata. Jadi sudah berjalan terus,” ujar Dony.
Implementasi dukungan tersebut terlihat dari penyaluran pupuk dengan volume pesanan rata-rata 4–5 ton per koperasi. Sementara itu, distribusi LPG disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi agar ketersediaan pasokan tetap terjaga dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan tersebut dengan lebih mudah.
BP BUMN bersama Danantara berkomitmen terus mendorong kolaborasi antar-BUMN untuk memastikan program KDKMP berjalan optimal dan berkelanjutan. Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat distribusi kebutuhan pokok dan barang bersubsidi, tetapi juga menjadikan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa dan kelurahan serta memperluas pemerataan manfaat pembangunan nasional. (*)
