LUWU RAYA, Lintasnews5terkini.com — Kemacetan panjang yang melumpuhkan arus lalu lintas di sejumlah titik wilayah Luwu Raya dinilai telah berkembang menjadi bencana kemanusiaan bagi para pengguna jalan. Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Saldi Kaso, mantan Ketua Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya).
Saldi Kaso menegaskan bahwa situasi yang terjadi saat ini tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan teknis lalu lintas semata, melainkan sudah berdampak langsung terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat yang terjebak berjam-jam di jalan.
“Kondisi hari ini sudah masuk kategori bencana kemanusiaan. Pengguna jalan terjebak kemacetan dalam waktu lama, kelelahan, kekurangan makan, minum, bahkan kebutuhan dasar lainnya. Ini wajib menjadi perhatian serius pemerintah daerah,” ujar Saldi, Selasa (27/01/2026).
Ia meminta agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di seluruh kabupaten/kota di wilayah Luwu Raya segera turun tangan dan mengambil langkah tanggap darurat. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki kewajiban menggelontorkan anggaran melalui BPBD untuk menangani dampak kemanusiaan yang dialami masyarakat.
Saldi menekankan bahwa bantuan darurat harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, serta kebutuhan mendesak lainnya bagi warga yang terjebak kemacetan, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan.
“BPBD itu dibentuk untuk menangani kondisi darurat yang mengancam keselamatan manusia. Maka ketika masyarakat terjebak tanpa kepastian di jalan, pemerintah tidak boleh abai. Anggaran bencana harus digunakan untuk rakyat,” tegasnya.
Ia juga mendorong adanya koordinasi lintas daerah di Luwu Raya, mengingat dampak kemacetan tidak hanya dirasakan oleh warga lokal, tetapi juga pengguna jalan antarwilayah dan antarprovinsi.
Saldi berharap pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat kemanusiaan secara proporsional, agar penyaluran bantuan dan langkah penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan bertanggung jawab.
“Jangan tunggu ada korban jiwa baru bergerak. Negara harus hadir saat rakyatnya kesulitan, sekecil apa pun itu,” pungkasnya.
(*)
