Nasional

Kemendagri Dorong Penyusunan Indikator Bersama untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi serta Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran

×

Kemendagri Dorong Penyusunan Indikator Bersama untuk Percepat Pertumbuhan Ekonomi serta Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menegaskan pentingnya penyusunan indikator bersama dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran, serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Tomsi saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penurunan Kemiskinan, Pengangguran, Pengelolaan Lingkungan yang ASRI, dan Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Forum tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat (27/2/2026).

Melalui rakor tersebut, Tomsi berharap terbangun komitmen bersama lintas kementerian/lembaga untuk menghadirkan kebijakan berbasis data yang terukur dan berkelanjutan. Langkah ini diyakini dapat membuat upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran lebih efektif serta berdampak nyata bagi masyarakat.

Ia menjelaskan, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memastikan ketersediaan data dasar di setiap kabupaten/kota. Setelah itu, seluruh pihak perlu menyamakan persepsi terhadap indikator yang digunakan sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, sebagaimana mekanisme pengendalian inflasi yang rutin dilakukan. “Persepsi kita [perlu] sama, baru kita mencoba untuk mengurai [masalah],” tambahnya.

Tomsi mengusulkan agar rakor terkait pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dapat dilaksanakan secara berkala, minimal satu kali dalam sebulan. Dengan demikian, perkembangan di setiap daerah dapat terukur dan dievaluasi secara konsisten dari waktu ke waktu.

“Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini kita membawa suatu keberkahan, dan tindak lanjutnya kita bisa konsisten setiap bulan, [Rakor] seperti [menangani] masalah inflasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tomsi juga berharap dukungan penuh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyediaan dan penguatan data. Ia secara khusus meminta kontribusi dari jajaran BPS agar data yang digunakan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Tentunya, kalau untuk data ini, kami mohon dari Pak Waka BPS nantinya, yang tentunya banyak sekali untuk memberikan kontribusi terhadap data-data tersebut,” ungkapnya.

Tomsi menyampaikan apresiasi atas kehadiran para peserta dan berharap pertemuan tersebut menjadi ruang diskusi yang produktif. “Sore hari ini, kita harapkan, sambil menunggu berbuka, ada hal-hal yang mungkin bisa kita sharing bersama,” katanya.

Rakor ini turut dihadiri oleh Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) Robben Rico, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya, serta Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Kemendagri Muhamad Valiandra. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Jurnalis media online Lintasnews5terkini.com, dalam melaksanakan tugasnya dibekali Kartu Tanda Anggota (KTA), dari Redaksi, serta namanya tercantum di Box Redaksi. Apabila ada oknum yang mengatasnamakan dirinya dari media online lintasnews5terkini.com. namun tidak bisa menunjukkan KTA dan Surat Tugas yang ditanda tangani oleh Pimpinan Umum/Redaksi dan namanya tidak tercantum di Box Redaksi. Segera Laporkan Ke Pihak Berwajib Kepolisian.atau diminta untuk segera menghubungi Redaksi Pelaksana telp/whattshap 085242507911 PERINGATAN Wartawan media online lintasnews5terkini.com, dilarang keras menyalahgunakan KTA dan serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya dan meminta atau menerima pemberian (imbalan) yang bisa merusak Profesi Wartawan yang diatur dalam Peraturan dan Perundang-Undangan Republik Indonesia serta harus mematuhi UU Nomor 40/1999 tentang PERS dan KODE ETIK JURNALIS Semua isi materi berita dan semua kegiatan yang tidak berkaitan dengan liputan menjadi tanggungjawab pribadi wartawan/pewarta