Ende, Lintasnews5terkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung dampak gempa sekaligus mengevaluasi penanganan dan kebutuhan pemulihan di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (18/8/2026). Hal itu disampaikannya kepada awak media saat tiba di Bandara H. Hasan Aroeboesman Ende.
Mendagri mengatakan, dirinya akan meninjau sejumlah lokasi terdampak, termasuk kondisi infrastruktur hingga layanan dasar masyarakat. Ia juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai kebutuhan.
“Untuk bahan kita melakukan evaluasi dengan semua tim, dengan kementerian-kementerian, Kepala BNPB, jadi kita tahu titik mana yang memerlukan apa, titik mana yang memerlukan apa, mana yang rusak jalannya, otomatis Menteri PU [nanti segera perbaiki],” jelasnya.
Mendagri juga menyoroti persoalan kelistrikan sebagai salah satu layanan dasar yang perlu segera dipulihkan. Saat meninjau wilayah Kabupaten Manggarai Timur, Mendagri mendapati masih adanya kecamatan yang belum mendapatkan aliran listrik. “Saya langsung menelepon Dirut PLN, timnya turun langsung,” katanya.
Selain memastikan infrastruktur dan layanan dasar kembali berfungsi, Mendagri menegaskan bahwa keselamatan korban menjadi prioritas pada tahap awal penanganan bencana. Masyarakat yang sakit harus segera mendapatkan pengobatan, sementara kebutuhan dasar keluarga terdampak juga harus dipenuhi.
“Prioritas utama, evakuasi dan menolong korban, dan memulihkan infrastruktur dasar … listrik, internet, komunikasi ya, kemudian jalan, akses, harus dibuka,” tegasnya.
Menurutnya, pemulihan akses dan infrastruktur harus diarahkan terlebih dahulu pada fungsi yang paling mendesak bagi masyarakat. Hal ini termasuk perbaikan jembatan dan penyediaan air minum sebagai kebutuhan dasar.
Mendagri menjelaskan, penanganan bencana akan berlangsung secara bertahap. Setelah kebutuhan mendesak dan layanan dasar masyarakat tertangani, pemerintah akan memasuki masa transisi sebelum berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah akan menentukan langkah penanganan permanen berdasarkan tingkat kerusakan masing-masing infrastruktur. Hal ini penting agar penanganan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai kebutuhan.
“Jadi, ya, masyarakat sabar perlu waktu. Yang penting kita semua turun, bekerja sama [pemerintah] pusat, daerah, dan masyarakat,” pungkasnya. (*)
