Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi kinerja jajarannya dalam menjalankan sejumlah program. Ia menyebutkan sejumlah agenda besar seperti dukungan terhadap Pilkada Serentak 2024, pelantikan serentak pasangan kepala daerah terpilih, hingga retret kepala daerah yang secara umum berjalan dengan baik.
Apresiasi itu disampaikan Mendagri saat memimpin apel sekaligus halalbihalal keluarga besar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kegiatan tersebut berlangsung di Plaza Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Lebih lanjut, Mendagri menyadari tak sedikit pegawainya yang tetap bekerja selama libur Lebaran, baik di kantor maupun di lapangan. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan atas pelaksanaan tugas selama ini,” ujarnya.
Apresiasi juga disampaikan Mendagri terkait keberhasilan pengendalian inflasi daerah yang hingga saat ini tetap terjaga dengan baik. Bahkan, Indonesia berhasil menjadi salah satu negara dengan angka inflasi terendah. Ia menekankan, Kemendagri bakal terus konsisten berupaya mengendalikan inflasi.
Selain itu, ia juga memacu semangat jajaran Kemendagri dan BNPP agar memperhatikan berbagai program prioritas maupun reguler. Hal ini mencakup pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), hingga pelantikan kepala daerah susulan.
Ia menekankan, dukungan terhadap pelaksanaan PSU dan pelantikan kepala daerah tersebut dibutuhkan agar berjalan sukses dan aman. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak keamanan, hingga pemangku kepentingan terkait.
Di sisi lain, ia juga mengimbau Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) agar memantau realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi tersebut harus didorong di masing-masing daerah agar lebih optimal. “Bila perlu turun ke lapangan ke daerah enggak masalah untuk mendorong percepatan belanja,” ujarnya.
Tak hanya itu, Mendagri juga mengingatkan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) agar terus memperkuat Teknologi Informasi (TI) untuk mendukung e-government berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Maka saya minta betul Dukcapil, anggarannya sudah kita perjuangkan untuk penguatan IT-nya, betul-betul dimanfaatkan semaksimal mungkin [anggarannya] jangan sampai disalahgunakan,” jelasnya. (*)
