Jakarta, Lintasnews5terkini.com – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan pokok-pokok Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI pada Kamis (27/8). Dalam rapat tersebut, Pemerintah dan DPR RI juga membahas pembentukan panitia kerja untuk pembahasan lebih lanjut.
Menkeu Purbaya menyampaikan perekonomian global pada tahun 2027 diperkirakan masih menghadapi dinamika yang kompleks. Oleh karena itu, APBN memainkan peran penting dalam meredam guncangan di tengan ketidakpastian global.
“APBN berperan penting sebagai shock absorber dan counter-cyclical untuk meredam guncangan ekonomi di tengah tidak pasien global. APBN didesain sebagai katalis pembangunan, mendorong investasi dan aktivitas perekonomian,” ujar Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan RAPBN 2027 difokuskan pada delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), meliputi ketahanan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur serta ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Program tersebut didukung penguatan pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.
Dari sisi pengelolaan fiskal, RAPBN 2027 tetap dirancang ekspansif dengan defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp671,2 triliun. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, sedangkan belanja negara direncanakan sebesar Rp4.097,2 triliun.
Dalam forum tersebut, Menkeu Purbaya juga menegaskan peningkatan penerimaan negara akan ditempuh melalui penguatan kepatuhan dan perluasan basis pajak, bukan melalui rencana kenaikan tarif pajak.
“Kita terus mengoptimalkan pendapatan negara melalui peningkatan kepatuhan dan tax base, penguatan Coretax, optimalisasi SDA, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong investasi. Jadi di sini, kita memperbesar tax base. Pemerintah sampai sekarang enggak ada rencana untuk menaikkan tax tarif-nya,” tegasnya.
Di sisi belanja, Menkeu menyampaikan Pemerintah akan mendorong belanja yang semakin produktif, efektif, dan efisien.
“Belanja negara harus semakin berkualitas, lebih produktif, efektif, dan efisien untuk mengakselerasi aktivitas perekonomian,” imbuh Menkeu.
Melalui RAPBN 2027, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dengan kualitas kesejahteraan yang semakin baik dan merata. Pada saat yang sama, APBN akan terus dijaga sebagai instrumen yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
“RAPBN 2027 diarahkan untuk mendukung tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat,” pungkas Menkeu. (*)
