Lintasnews5terkini.com | Tangerang – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan apresiasi atas sejumlah capaian pembangunan di Provinsi Banten sepanjang tahun 2021 hingga semester awal tahun 2022. Selain itu, realisasi belanja Provinsi Banten termasuk di atas rata-rata provinsi, meskipun realisasi pendapatan masih di bawah rata-rata provinsi.
“Pesan Pak Mendagri terhadap capaian di Banten laju pertumbuhan lebih tinggi dari nasional. Tingkat pengangguran terbuka juga semakin menurun. Namun gini ratio tingkat ketimpangan harus jadi perhatian kita bersama,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 Provinsi Banten di Hotel Novotel, Tangerang, Kamis (7/4/2022).
Lebih lanjut disampaikan Suhajar, rata-rata masyarakat Banten berpenghasilan Rp 36.000 per hari. Namun, kata Suhajar, masih ada 344.000 orang yang tergolong miskin ekstrem di Banten.
“Indikator-indikator yang disampaikan Bapak Wagub tadi seperti konektivitas wilayah, angka produktivitas petani dan nelayan. Jadi kawan-kawan Bappeda itu harusnya mensuplai data produk domestik regional bruto. Apabila ada suatu daerah yang rakyatnya mendapat di bawah 15 persen produk domestik regional bruto, maka itu rakyatnya berpotensi melakukan tindak kriminal karena kemiskinan tinggi,” imbuh Suhajar.
Di sisi lain, Suhajar juga menyampaikan prestasi lainnya yang berhasil dicapai Provinsi Banten. Hal itu seperti telah selesainya program strategis nasional, pembangunan tiga ruas jalan baru, jembatan Bogeg di Serang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya.
“Selain itu, penanganan Covid-19 yang cukup baik di Banten, walaupun wilayahnya berdekatan dengan Jakarta yang termasuk 5 besar provinsi tertinggi kasus Covid,” ujar Suhajar.
Selain itu, Suhajar kembali mengingatkan perihal kemiskinan ekstrem, yang tercatat ada 2,3 persen. Suhajar juga mengingatkan agar persoalan stunting menjadi perhatian pemerintah setempat.
“Penanganan stunting kita sudah cukup baik, tapi ini masih membutuhkan perhatian yang serius. Terutama di Kabupaten Pandeglang, prevalensinya 37,8 persen menduduki posisi nomor 26 dari 246 kabupaten/kota di 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi,” terang Suhajar. (*)
Sumber : Puspen Kemendagri
