Lintasnews5terkini.com | Jakarta – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Biro Kepegawaian Kemendagri mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan aktif mengendalikan inflasi. Hal ini menjadi pembahasan utama dalam Webinar Ramadhan Seri ke-3 bertajuk “ASN Cerdas, Kenali dan Kendalikan Inflasi”, Rabu (12/4/2023). Acara ini dihadiri oleh 408 ASN dari Kemendagri dan pemerintah daerah (Pemda).
Dalam sambutannya, Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono menekankan pentingnya ASN memahami isu aktual dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Sugeng juga menyinggung urgensi pengendalian inflasi terutama menjelang Idulfitri, dan bagaimana masalah inflasi dapat merembet ke persoalan sosial.
“ASN perlu mengenali dan mengendalikan inflasi apalagi menjelang hari raya idulfitri yang tentunya memerlukan komoditas dan daya beli masyarakat semakin tinggi, masalah inflasi bisa menyebabkan pada kondisi lainnya yang tentunya tidak kita harapkan,” tegas Sugeng.
Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai inflasi dan berperan aktif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Webinar ini juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi pemerintah dalam mengatasi masalah inflasi dan mengedukasi masyarakat tentang dampak inflasi terhadap perekonomian.
Sementara itu, Ekonom Ahli Senior Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Grup Sektoral dan Regional Bank Indonesia M. Abdul Majid Ikram yang hadir sebagai narasumber menjelaskan bagaimana inflasi dapat menjadi penyakit ekonomi yang menghambat kesejahteraan masyarakat. Majid juga menyampaikan strategi pengendalian inflasi yang melibatkan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, serta peran ASN dalam mengidentifikasi potensi inflasi dan penimbunan barang.
Selama sesi tanya jawab berlangsung, dijelaskan tentang peran koordinasi antara instansi pemerintah, seperti Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal. Diskusi juga mencakup masalah inflasi di daerah-daerah yang tidak terdampak secara nasional, serta tanggapan atas kebijakan dalam mengatasi inflasi. (*)
