MAKASSAR, Lintasnews5terkini.com – Nama Andi Sugiarti, yang diduga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bantaeng, menjadi sorotan setelah dianggap melanggar etika politik karena mengabaikan rekomendasi partai. PPP sebelumnya telah mengusung Andi Sugiarti sebagai calon tunggal untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantaeng 2024-2029, namun ia diduga tidak serius menjalankan amanah tersebut.
Kritik keras datang dari Pengurus PPP Jeneponto, Safriadi, yang menilai keputusan Andi Sugiarti mundur dari pencalonan sebagai bupati merupakan tindakan yang bertentangan dengan keputusan partai. “Keputusan ini menimbulkan pertanyaan besar terkait komitmennya terhadap amanah partai,” ujarnya, Jumat, 10 Januari 2025.
Spekulasi berkembang bahwa Andi Sugiarti lebih memilih fokus untuk menjadi calon Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Sulawesi Selatan menggantikan Hamzah, yang tersandung kasus korupsi. Safri, yang berada di posisi ketiga perolehan suara terbanyak di Dapil IV Sulawesi Selatan pada Pemilu 2024, menilai langkah tersebut mencederai kepercayaan partai.
“Partai tidak membuka penjaringan Pilkada karena beliau diberi mandat penuh sebagai calon tunggal Bupati Bantaeng. Namun, beliau justru memilih mundur begitu ada peluang menjadi PAW,” tegasnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pengganti anggota DPRD yang diberhentikan adalah calon dengan suara terbanyak berikutnya. Namun, Safri menegaskan bahwa dari sisi etika politik, Andi Sugiarti tidak layak diusulkan sebagai PAW karena telah mengabaikan amanah partai.
Safri juga mendesak partai untuk memberikan sanksi kepada Andi Sugiarti. “Partai harus bersikap tegas dan tidak menunjuk beliau sebagai PAW, jika kasus Hamzah sudah berkekuatan hukum tetap. Ini penting untuk menjaga integritas partai dan memberi pelajaran bagi kader lain,” tambahnya.
Sementara itu, Irsan HB, seorang tokoh pemuda, turut menyoroti etika politik Andi Sugiarti. Ia menegaskan bahwa konsistensi dan integritas adalah fondasi utama yang harus dimiliki oleh setiap politisi.
“Keputusan yang bertentangan dengan arahan partai akan merusak kredibilitas di mata publik. Partai harus bersikap tegas demi menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap lembaga politik,” tandas Irsan.
(*)
